Bimtek Nasional

Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Pengelolaan keuanganndaerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penterahan urusan pemerintahan yang di lakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang di wujudkan …

Bimtek Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) merupakan sebuah aplikasi untuk membantu penyusunan perencanaan yang bermutu, baik di tingkat dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, maupun untuk puskesmas. ASPAK dapat menjadi sebuah rujukan dalam perencanaan yang baik untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui ketersediaan data ataupun …

Bimtek Nasional Sistem Aplikasi E-BLUD Keterlibatan pemangku kebijakan di Pemerintah Daerah di nilai sangat penting dalam penyelenggaraan BLUD agar optimal dan ideal. Ada beberapa hal yang harus di perhatikan Pemerintah Daerah terkait BLUD, penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan BLUD, menyiapkan regulasi (Perqaturan Gubernur, Bupati/Walikota) dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD, meningkatkan kapasitas SDM pengelola, pembinaan …

Bimtek Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Meteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2023 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencna Kerja dan Anggaran Kemeterian Negara/Lembaga sebagaimana telah …

Bimtek Pembekalan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas di sebutkan bahwa setiap ASN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembengkan kompetensi. Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di lakukan antara lain salah satunya melalui bimtek pembekalan. Bimtek Pembekalan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Keberadaan Pegawai ASN …

Bimtek Nasional RPJMD dan RENSTRA Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang selanjutnya di sebut Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur adalah penggolongan, pemberian kode dan daftar penamaan perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang di susun secara sistematis sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Bimtek Nasional …

Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dan untuk lebih menetapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan goog governence. Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) …

Bimtek Nasional Anjab ABK Kepmenpan Nomor 173 Tahun 2024 Salah satu syarat untuk mengajikan formasi setiap istansi pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Proses pengumpulan data jabatan untuk di analisis, di susun dan di sajikan menjadi formasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu. Adapun tujuan untuk menyediakan informasi jabatan sebagai …

Bimtek Hibah dan Bansos Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah lainnya, Perusahan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik yang telah di tetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Bimtek Hibah dan …

Bimtek Nasional Permenpan Nomor 8 Tahun 2023 Untuk menyelenggarakan pemerintah yang efektif, di perlukan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, memiliki nilai dasar, netral dan bebas dari intervensi politik, bersis dari praktik korupsi, Kolusi, dan nepotisme. Untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mampu mewujudkan praktek penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik di perlukan manajemn …

Bimtek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Undang-undang ini mengatur Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang di gunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam undang-undang ini adalah : Bimtek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah …

Bimtek Permendagri No.1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Bahwa untuk meningkatkan tertib, efesiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di perlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2029 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintahan daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan …