Tag: Maluku

Bimtek Nasional Pedoman Kreteria Penetapan Kecelakaan Kerja

Bimtek Nasional Pedoman Kreteria Penetapan Kecelakaan Kerja Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlingdungan juga atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja itu berupa perawatan, santunan dan juga tunjangan cacat. Sedangkan Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko kematian juga bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Peserta adalah pegawai ASN yang menrima gaji yang …

Teruskan membaca

Bimtek Nasional Tata Cara Penghapusan Aset

Bimtek Nasional Tata Cara Penghapusan Aset

Bimtek Nasional Tata Cara Penghapusan Aset Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tengtang pengelolaan barang milik negara BMN/D untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Bimtek Nasional Tata Cara Penghapusan Aset Melalu Peraturan Pemerintah (PP) ini, Pemerintah memberikan dasar Pengaturan yang lebih luas untuk menerapkan kebijakan …

Teruskan membaca

Bimtek Sosialisasi Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016

Bimtek Sosialisasi Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2016 Penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, Profesional, Efektif dan Efesien telah di mulai. Setelah di awali penyerahan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumen (P3D), sekarang telah terbit peraturan pemerintah tentang perangkat daerah. Bimtek Sosialisasi Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016. Pembentukan perangkat daeah mempertimbangkan faktor luas wilatah, jumlah …

Teruskan membaca

Bimtek Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Bimtek Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 tentang perjalanan dinas dapat di laksanakan secara lebih tertib, efisie, ekonomi, transparan dan bertanggungjawab. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan dan memberi opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu temuan yang sering di cantumkan dalam laporan hasil …

Teruskan membaca

Bimtek Nasional Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan

Bimtek Nasional Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dalam pengertian luas protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan/kantor maupun masyarakt. Bimtek Nasional Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Provensi dan kabupaten/kota representasi masayarakat memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena itu wajar apabila masyarakat mengharapakan wakil-wakilnya yang duduk …

Teruskan membaca

Bimtek Nasional Pengukuran dan Pemetaan Tanah

Bimtek Nasional Pengukuran dan Pemetaan Tanah Salah satu penyebab timbulnya Sengketa Tanah adalah Adanya Perbedaan Luasan, yang oleh masing-masing pihak yang bersengketa bersikukuh pada Hasil Ukur Masing-Masing, dalam rangka mengurangi terjadinya Sengketa Tanah, memperbaiki kualitas lingkungan hidup, menjaga ketahanan pangan, serta adanya penataan terhadap penguasaan, pemilikan, penggunaan pertanahan dan pemanfaatan tanah, di perlukan adanya Tertib …

Teruskan membaca

Bimtek Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bimtek Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bimtek Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan …

Teruskan membaca

Bimtek Nasional Analisis Jabatan Bagi ASN

Bimtek Nasional Analisis Jabatan Bagi ASN Seiring makin kokohnya disentralisasi dan otonomi daerah maka di perlukan peningkatan kapasitas daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas daerah adalah penembangan sumber daya manusia atau diklat pejabat struktur di daerah Bimtek Nasional Analisis Jabatan Bagi ASN Untuk itu suatu analisis jabatan analisis pekerjaan sangat di perlukan …

Teruskan membaca

Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penatausahan Keuangan adalah kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan secara sistematis berdasarkan prosudur, standar dan prinsip tertentu. Sementara itu pertanggungjawaban keuangan adalah laporan yang di buat atas laporan keuangan. Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Menunjuk Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran …

Teruskan membaca

Bimtek Nasional Penyusunan SOP Sekretariat DPRD

Bimtek Nasional Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan atau kualitas pelayana publik adalah negara memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintah melalui penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur administrasi pemerintah, peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomr 35 tahun …

Teruskan membaca

Open chat
Info Jadwal Bimtek