Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Pengelolaan keuanganndaerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penterahan urusan pemerintahan yang di lakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang di wujudkan …
Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dan untuk lebih menetapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan goog governence. Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) …
Bimtek Nasional Anjab ABK Kepmenpan Nomor 173 Tahun 2024 Salah satu syarat untuk mengajikan formasi setiap istansi pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Proses pengumpulan data jabatan untuk di analisis, di susun dan di sajikan menjadi formasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu. Adapun tujuan untuk menyediakan informasi jabatan sebagai …
Bimtek Nasional Permenpan Nomor 8 Tahun 2023 Untuk menyelenggarakan pemerintah yang efektif, di perlukan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, memiliki nilai dasar, netral dan bebas dari intervensi politik, bersis dari praktik korupsi, Kolusi, dan nepotisme. Untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mampu mewujudkan praktek penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik di perlukan manajemn …
Bimtek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Undang-undang ini mengatur Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang di gunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam undang-undang ini adalah : Bimtek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah …
Bimtek Nasional Penilaian Barang Milik Daerah Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah. Penilaian Barang Milik Daerah merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milk daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengguna, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Bimtek …
Bimtek Strategis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pelaksanaan otonpmi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang-Undang Momor 22 Tahun 1999 di maksud untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meski titik berat otonomi di letakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun pada esensinya kemandirian daerah harus di mulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu …
Bimtek Public Speaking Untuk Mendukung Pelayanan Prima Saat ini Pelayan Prima merupakan suatu kewajiban yang berlaku institusi pemerintahan dalam memberikan pelayanan kepada publik. Institusi Pemerimtah sudah seharusnya memiliki standar pelayanan prima yang baik sesuai tugas dan fungsinya dalam mekayani masyarakat. Bimtek Public Speaking Untuk Mendukung Pelayanan Prima Peningkatan kualitas pelayanan seharusnya secara kontinyu di upayakan …
Bimtek Manajemen Pengelolaan Air Bersih Air merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan sehari-hari, oleh karena itu penyediaan air bersih bagi penduduk kota maupu pedesaan mutlak di perlukan. Kebutuhan air baku sebagai sumber air bersih penduduk dapat berasal dari sumur (Dangkal maupun Dalam), mata air maupun sungai serta dari perusahaan daerah air minum (PDAM). Bimtek Manajemen Pengelolaan …
Bimtek Nasional Sistem Aplikasi E-BLUD Keterlibatan pemangku kebijakan di Pemerintah Daerah di nilai sangat penting dalam penyelenggaraan BLUD agar optimal dan ideal. Ada beberapa hal yang harus di perhatikan Pemerintah Daerah terkait BLUD, penguatan peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan BLUD, menyiapkan regulasi (Perqaturan Gubernur, Bupati/Walikota) dalam rangka implementasi pengelolaan BLUD, meningkatkan kapasitas SDM pengelola, pembinaan …