Bimtek Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 Pengelolaan keuanganndaerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penterahan urusan pemerintahan yang di lakukan secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang di wujudkan …
Bimtek Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (ASPAK) ASPAK (Aplikasi Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan) merupakan sebuah aplikasi untuk membantu penyusunan perencanaan yang bermutu, baik di tingkat dinas kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, maupun untuk puskesmas. ASPAK dapat menjadi sebuah rujukan dalam perencanaan yang baik untuk pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan melalui ketersediaan data ataupun …
Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Dan untuk lebih menetapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka mewujudkan goog governence. Bimtek Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) …
Bimtek Nasional Anjab ABK Kepmenpan Nomor 173 Tahun 2024 Salah satu syarat untuk mengajikan formasi setiap istansi pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Proses pengumpulan data jabatan untuk di analisis, di susun dan di sajikan menjadi formasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu. Adapun tujuan untuk menyediakan informasi jabatan sebagai …
Bimtek Nasional Permenpan Nomor 8 Tahun 2023 Untuk menyelenggarakan pemerintah yang efektif, di perlukan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, memiliki nilai dasar, netral dan bebas dari intervensi politik, bersis dari praktik korupsi, Kolusi, dan nepotisme. Untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mampu mewujudkan praktek penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik di perlukan manajemn …
Bimtek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Undang-undang ini mengatur Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang di gunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam undang-undang ini adalah : Bimtek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah …
Bimtek Permendagri No.1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Bahwa untuk meningkatkan tertib, efesiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di perlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2029 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintahan daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan …
Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Laporan yang wajib di buat oleh maswing-masing daerah (Kab/Kota) yang berkaitan dengan kinerja , ada 3 yaitu LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Laporan kepala daerah kepada DPRD berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapakan apa yang sudah di kerjakan tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau …
Bimtek Nasional Penilaian Barang Milik Daerah Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah. Penilaian Barang Milik Daerah merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milk daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengguna, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Bimtek …
Bimtek Strategis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pelaksanaan otonpmi daerah sebagaimana terkandung dalam makna Undang-Undang Momor 22 Tahun 1999 di maksud untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meski titik berat otonomi di letakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun pada esensinya kemandirian daerah harus di mulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah yaitu …