Bimtek Sosialisasi Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2016 Penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, Profesional, Efektif dan Efesien telah di mulai. Setelah di awali penyerahan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumen (P3D), sekarang telah terbit peraturan pemerintah tentang perangkat daerah. Bimtek Sosialisasi Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016. Pembentukan perangkat daeah mempertimbangkan faktor luas wilatah, jumlah …
Bimtek Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 tentang perjalanan dinas dapat di laksanakan secara lebih tertib, efisie, ekonomi, transparan dan bertanggungjawab. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan dan memberi opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu temuan yang sering di cantumkan dalam laporan hasil …
Bimtek Nasional Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dalam pengertian luas protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan/kantor maupun masyarakt. Bimtek Nasional Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Provensi dan kabupaten/kota representasi masayarakat memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena itu wajar apabila masyarakat mengharapakan wakil-wakilnya yang duduk …
Bimtek Nasional Analisis Jabatan Bagi ASN Seiring makin kokohnya disentralisasi dan otonomi daerah maka di perlukan peningkatan kapasitas daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas daerah adalah penembangan sumber daya manusia atau diklat pejabat struktur di daerah Bimtek Nasional Analisis Jabatan Bagi ASN Untuk itu suatu analisis jabatan analisis pekerjaan sangat di perlukan …
Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penatausahan Keuangan adalah kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan secara sistematis berdasarkan prosudur, standar dan prinsip tertentu. Sementara itu pertanggungjawaban keuangan adalah laporan yang di buat atas laporan keuangan. Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Menunjuk Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran …
Bimtek Nasional Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan atau kualitas pelayana publik adalah negara memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintah melalui penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur administrasi pemerintah, peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomr 35 tahun …