Bimtek Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Meteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2023 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencna Kerja dan Anggaran Kemeterian Negara/Lembaga sebagaimana telah …
Bimtek Hibah dan Bansos Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah lainnya, Perusahan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik yang telah di tetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Bimtek Hibah dan …
Bimtek Nasional Penyusunan KUA PPAS TA 2024 Dengan SIPD RI Kebijakan umum APBD yang selanjutnya di singkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk priode 1 (satu) tahun. Bimtek Nasional Penyusunan KUA PPAS TA 2024 Dengan SIPD RI Bimtek ini dalam rangka persiapan penyusunan anggaran tahun …
Bimtek Nasional Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dalam pengertian luas protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan/kantor maupun masyarakt. Bimtek Nasional Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Provensi dan kabupaten/kota representasi masayarakat memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena itu wajar apabila masyarakat mengharapakan wakil-wakilnya yang duduk …
Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penatausahan Keuangan adalah kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan secara sistematis berdasarkan prosudur, standar dan prinsip tertentu. Sementara itu pertanggungjawaban keuangan adalah laporan yang di buat atas laporan keuangan. Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Menunjuk Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran …
Bimtek Nasional Pedoman Penyusunan APBD Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 di Daerah harus di sinkronkan dengan kebijakan Pemerintah Pusat dalam hal ini Pemerintah telah membuat Rencana Kerja Pemerintah ( RKP ) tahun 2017. Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat adalah dengan mewujudkan penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD ( KUA ) dan rancangan Prioritas dan …