Bimtek Nasional Permenpan Nomor 8 Tahun 2023 Untuk menyelenggarakan pemerintah yang efektif, di perlukan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, memiliki nilai dasar, netral dan bebas dari intervensi politik, bersis dari praktik korupsi, Kolusi, dan nepotisme. Untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mampu mewujudkan praktek penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik di perlukan manajemn …
Bimtek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Undang-undang ini mengatur Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang di gunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam undang-undang ini adalah : Bimtek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah …
Bimtek Permendagri No.1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Bahwa untuk meningkatkan tertib, efesiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di perlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2029 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintahan daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan …
Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Laporan yang wajib di buat oleh maswing-masing daerah (Kab/Kota) yang berkaitan dengan kinerja , ada 3 yaitu LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Laporan kepala daerah kepada DPRD berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapakan apa yang sudah di kerjakan tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau …
Bimtek Nasional Penilaian Barang Milik Daerah Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah. Penilaian Barang Milik Daerah merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milk daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengguna, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Bimtek …
Bimtek Nasional Penyusunan dan Penguatan PKK dalam APBDes Penyusunan dan penguatan program PKK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan upaya untuk mengintegrasikan kegiatan PKK ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program PKK yang di dukung oleh alokasi dana desa. Bimtek Nasional Penyusunan dan …