Bimtek Nasional Anjab ABK Kepmenpan Nomor 173 Tahun 2024 Salah satu syarat untuk mengajikan formasi setiap istansi pemerintah pusat dan daerah wajib menyusun analisis jabatan dan analisis beban kerja. Proses pengumpulan data jabatan untuk di analisis, di susun dan di sajikan menjadi formasi jabatan dengan menggunakan metode tertentu. Adapun tujuan untuk menyediakan informasi jabatan sebagai …
Bimtek Hibah dan Bansos Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah lainnya, Perusahan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik yang telah di tetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Bimtek Hibah dan …
Bimtek Nasional Permenpan Nomor 8 Tahun 2023 Untuk menyelenggarakan pemerintah yang efektif, di perlukan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, memiliki nilai dasar, netral dan bebas dari intervensi politik, bersis dari praktik korupsi, Kolusi, dan nepotisme. Untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mampu mewujudkan praktek penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik di perlukan manajemn …
Bimtek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Undang-undang ini mengatur Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang di gunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam undang-undang ini adalah : Bimtek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah …
Bimtek Permendagri No.1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas Bahwa untuk meningkatkan tertib, efesiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah di perlukan pedoman tata naskah dinas di lingkungan pemerintahan daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2029 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan pemerintahan daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan, dan …
Bimtek Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Laporan yang wajib di buat oleh maswing-masing daerah (Kab/Kota) yang berkaitan dengan kinerja , ada 3 yaitu LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban. Laporan kepala daerah kepada DPRD berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Isi laporan ini hanya mengungkapakan apa yang sudah di kerjakan tidak menggambarkan apakah sasaran pemda berhasil atau …