Bimtek Nasional Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dalam pengertian luas protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan/kantor maupun masyarakt. Bimtek Nasional Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Provensi dan kabupaten/kota representasi masayarakat memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena itu wajar apabila masyarakat mengharapakan wakil-wakilnya yang duduk …
Bimtek Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan …
Bimtek Nasional Analisis Jabatan Bagi ASN Seiring makin kokohnya disentralisasi dan otonomi daerah maka di perlukan peningkatan kapasitas daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas daerah adalah penembangan sumber daya manusia atau diklat pejabat struktur di daerah Bimtek Nasional Analisis Jabatan Bagi ASN Untuk itu suatu analisis jabatan analisis pekerjaan sangat di perlukan …
Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penatausahan Keuangan adalah kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan secara sistematis berdasarkan prosudur, standar dan prinsip tertentu. Sementara itu pertanggungjawaban keuangan adalah laporan yang di buat atas laporan keuangan. Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Menunjuk Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran …
Bimtek Nasional Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan atau kualitas pelayana publik adalah negara memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintah melalui penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur administrasi pemerintah, peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomr 35 tahun …