Bimtek Nasional Pedoman Kreteria Penetapan Kecelakaan Kerja Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah perlingdungan juga atas resiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja itu berupa perawatan, santunan dan juga tunjangan cacat. Sedangkan Jaminan Kematian (JKM) adalah perlindungan atas resiko kematian juga bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian. Peserta adalah pegawai ASN yang menrima gaji yang …
Bimtek Naional Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bertujuan agar Pemerintah Daerah memahami dan menerapkan Peraturan tersebut. Sosialisasi ini di lakukan berbagai metode, seperti ceramah, diskusi dan studi kasus. Bimtek Naional Sosialisasi Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Sebagaimana di ketahui bahwa Pemerintah baru …
Bimtek Nasional Tata Cara Penghapusan Aset Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tengtang pengelolaan barang milik negara BMN/D untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Bimtek Nasional Tata Cara Penghapusan Aset Melalu Peraturan Pemerintah (PP) ini, Pemerintah memberikan dasar Pengaturan yang lebih luas untuk menerapkan kebijakan …
Bimtek Nasional Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu di lakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam peraturan Presiden nomo 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional dengan tetap berdasarkan pada prinsip efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Bimtek Nasional Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun …
Bimtek Sosialisasi Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2016 Penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, Profesional, Efektif dan Efesien telah di mulai. Setelah di awali penyerahan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumen (P3D), sekarang telah terbit peraturan pemerintah tentang perangkat daerah. Bimtek Sosialisasi Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016. Pembentukan perangkat daeah mempertimbangkan faktor luas wilatah, jumlah …
Bimtek Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 tentang perjalanan dinas dapat di laksanakan secara lebih tertib, efisie, ekonomi, transparan dan bertanggungjawab. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan dan memberi opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu temuan yang sering di cantumkan dalam laporan hasil …