Bimtek Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangaka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan …
Bimtek Nasional Analisis Jabatan Bagi ASN Seiring makin kokohnya disentralisasi dan otonomi daerah maka di perlukan peningkatan kapasitas daerah yang memadai dan salah satu komponen peningkatan kapasitas daerah adalah penembangan sumber daya manusia atau diklat pejabat struktur di daerah Bimtek Nasional Analisis Jabatan Bagi ASN Untuk itu suatu analisis jabatan analisis pekerjaan sangat di perlukan …
Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penatausahan Keuangan adalah kegiatan pencatatan penerimaan dan pengeluaran keuangan secara sistematis berdasarkan prosudur, standar dan prinsip tertentu. Sementara itu pertanggungjawaban keuangan adalah laporan yang di buat atas laporan keuangan. Bimtek Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Menunjuk Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 52 Tahun 2015 tentang pedoman penyusunan APBD tahun anggaran …
Bimtek Nasional Penyusunan SOP Sekretariat DPRD Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi yang efektif, efisien dan akuntabel dalam rangka perbaikan kinerja manajemen pemerintahan atau kualitas pelayana publik adalah negara memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi pemerintah melalui penyusunan dan penerapan standar operasional prosedur administrasi pemerintah, peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomr 35 tahun …
Bimtek Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Dalam peraturan ini mencakup beberapa aspek pengelolaan pajak dan retribusi, khususnya pelaksanaan pemungutan antara lain pendaftaran dan pemdapatan, penetapan besaran pajak dan retribusi terutang, pembayaran dan penyetoran, pelaporan, pengurangan, pembetulan dan pembatalan ketetapan pajak, penagihan pajak dan retribusi, keberatan, gugatan, penghapusan piutang pajak dan retribusi oleh kepala daerah, …
Bimtek Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakn, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atas pengeluaran yang berasal dari APBN/APBD adalah bendahara pemerintah. Termasuk dalam pengertian bendahara pemerintah adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama. Bimtek Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan …