Bimtek Nasional Tata Cara Penghapusan Aset Presiden Republik Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tengtang pengelolaan barang milik negara BMN/D untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dan praktik yang ada di pengelolaan BMN/D. Bimtek Nasional Tata Cara Penghapusan Aset Melalu Peraturan Pemerintah (PP) ini, Pemerintah memberikan dasar Pengaturan yang lebih luas untuk menerapkan kebijakan …
Bimtek Nasional Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu di lakukan penyesuaian pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan beberapa harga satuan biaya dalam peraturan Presiden nomo 33 tahun 2020 tentang standar harga satuan regional dengan tetap berdasarkan pada prinsip efesiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Bimtek Nasional Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun …
Bimtek Sosialisasi Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2016 Penataan organisasi perangkat daerah yang rasional, Profesional, Efektif dan Efesien telah di mulai. Setelah di awali penyerahan personil, prasarana, pembiayaan dan dokumen (P3D), sekarang telah terbit peraturan pemerintah tentang perangkat daerah. Bimtek Sosialisasi Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016. Pembentukan perangkat daeah mempertimbangkan faktor luas wilatah, jumlah …
Bimtek Tata Cara Perencanaan Pelaksanaan, Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri Nomor 16 Tahun 2013 tentang perjalanan dinas dapat di laksanakan secara lebih tertib, efisie, ekonomi, transparan dan bertanggungjawab. Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dalam melaksanakan pemeriksaan dan memberi opini terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Salah satu temuan yang sering di cantumkan dalam laporan hasil …
Bimtek Nasional Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Dalam pengertian luas protokoler adalah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan/kantor maupun masyarakt. Bimtek Nasional Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD Provensi dan kabupaten/kota representasi masayarakat memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, karena itu wajar apabila masyarakat mengharapakan wakil-wakilnya yang duduk …