Bimtek Hibah dan Bansos Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah lainnya, Perusahan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan, yang secara spesifik yang telah di tetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, dan tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah. Bimtek Hibah dan …
Bimtek Nasional Permenpan Nomor 8 Tahun 2023 Untuk menyelenggarakan pemerintah yang efektif, di perlukan pegawai aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, memiliki nilai dasar, netral dan bebas dari intervensi politik, bersis dari praktik korupsi, Kolusi, dan nepotisme. Untuk menghasilkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang mampu mewujudkan praktek penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik di perlukan manajemn …
Bimtek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Undang-undang ini mengatur Aparatur Sipil Negara dengan menetapkan batasan istilah yang di gunakan dalam pengaturannya. Pokok-pokok pengaturan yang terdapat di dalam undang-undang ini adalah : Bimtek Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah …
Bimtek Nasional Penilaian Barang Milik Daerah Permendagri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah. Penilaian Barang Milik Daerah merupakan salah satu dari lingkup pengelolaan barang milk daerah, selain perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, pengguna, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, pemindah tanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Bimtek …
Bimtek Nasional Penyusunan dan Penguatan PKK dalam APBDes Penyusunan dan penguatan program PKK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan upaya untuk mengintegrasikan kegiatan PKK ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai program PKK yang di dukung oleh alokasi dana desa. Bimtek Nasional Penyusunan dan …
Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Didasari dari pemahaman bersama bahwa kebutuhan penganggaran yang responsif gender tersebut sangat penting. Konsepnya yaitu suatu proses perencanaan dan penganggaran program kegiatan pembangunan yang mampu menjamin unsur keadilan terutama bagi perempuan dan laki-laki. Bimtek Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Anggaran responsif gender adalah anggaran yang laki-laki (Gender) yang dapat …